TIMES PINRANG, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Agung RI. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Pertemuan digelar di Kantor Kemenhaj RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dengan menghadirkan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, serta Sekretaris JAM Intelijen Sarjono Turin. Agenda utama pertemuan adalah membahas sinergi dalam pengawasan tata kelola, mulai dari proses pengadaan layanan, persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga tahap pasca-haji.

Dalam kesempatan itu, Kemenhaj RI juga menyerahkan lebih dari 450 nama calon sumber daya manusia (SDM) lintas kementerian dan lembaga yang akan mengisi struktur kelembagaan baru. Untuk memastikan integritas, Dahnil meminta dukungan Kejaksaan dalam proses screening dan tracking.

“Kami ingin membangun sebuah super team di tubuh Kemenhaj. Peran Kejaksaan sangat penting untuk memastikan aparatur haji memiliki rekam jejak yang bersih, karena penyelenggaraan haji adalah agenda keumatan yang sifatnya rutin dan krusial,” tegas Dahnil, Rabu (30/9/2025).

Selain membantu seleksi SDM, Kejaksaan juga akan mengawal proses pengadaan layanan haji, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga kesehatan. Tujuannya, menutup celah kebocoran anggaran sekaligus memastikan setiap kontrak berjalan akuntabel.

“Kami ingin Kemenhaj berdiri di atas fondasi integritas sehingga pelayanan kepada jemaah benar-benar optimal,” tambah Dahnil.

Pihak Kejaksaan menyambut positif inisiatif ini. Melalui JAM Intelijen, Kejaksaan menegaskan kesiapan memberikan dukungan penuh, baik melalui fungsi pengawasan, pendampingan hukum, maupun pencegahan penyimpangan sejak dini.

Sekretaris JAM Intelijen, Sarjono Turin, menilai langkah ini sebagai sejarah baru dalam penyelenggaraan haji di Indonesia. “Untuk pertama kalinya aparat penegak hukum terlibat langsung dalam pengawasan haji. Kami bisa melihat proses pengadaan secara terbuka, mengidentifikasi potensi kebocoran, dan memberikan rekomendasi pengawasan sejak awal,” jelasnya.

Dengan kerja sama ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji Indonesia semakin terpercaya, berpihak pada kepentingan jemaah, serta menjadi model tata kelola layanan publik yang bersih dan berintegritas bagi lembaga lain. (*)